Indonesia sebagai negara yang berjiwa pancasila, gotong-royong, dan menjunjung kebersamaan menerapkan koperasi sebagai model ekonomi kerjasama sempurna. Koperasi yang dimaksud oleh pancasila dan UUD 1945 merupakan lembaga keuangan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu Masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara.
Konsep koperasi yang ada sekarang ini memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai azas kehidupan yang diterapkan oleh masyarakat pada negara masing-masing. Contohnya indonesia yang berazaskan kehidupan yang bergotong-royong dan berideologi pancasila koperasinya berkonsep koperasi negara berkembang. Contoh berbagai konsep koperasi yang ada :
Konsep koperasi barat
konsep ini secara umum bersifat liberal, diterapkan oleh negara-negara barat yang memiliki sistem ekonomi dan ideologi yang liberal. Seperti sebuah organisasi swasta yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki tujuan yang sama serta anggota yang memiliki tujuan yang sama juga, lalu kepentingan itu menghasilkan keuntungan yang timbal balik.
Konsep koperasi sosialis
Konsep ini secara umum bersifat sosialis, diterapkan oleh negara yang memiliki sistem ekonomi dan ideologi yang sosialis atau sosialis-komunis. Sebenarnya koperasi yang berkonsep ini adalah sebuah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk digunakan sebagai alat penunjang nasional. Dan anggotanya mendapatkan kepentingan yang merata.
Konsep koperasi negara berkembang
Konsep ini secara umum lebih mirip sebagai gabungan kedua konsep tersebut, yang cocok diterapkan oleh negara-negara berkembang yang menganut azas kebersamaan atau gotong-royong seperti negara indonesia.koperasi ini untuk operasionalnya dilibatkan peran pemerintah sebagai kendali pembinaan dan pengembangan karena sesungguhnya negara-negara yang sedang berkembang perlu bantuan untuk memajukannya.
Koperasipun memiliki aliran yang berbeda-beda berdasarkan ideologi yang di anut dan sistem perekonomian suatu bangsa tersebut. Contohnya seperti yang di ungkapkan oleh sriyanto,2008 :
Aliran yardstick.
- Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.
- Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi
- Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri
- Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.
Aliran sosialis
- Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
- Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia
Aliran persemakmuran (commonwealth)
- Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
- Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat
- Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.
Dalam bukunya sriyanto menjelaskan mengenai sejarah singkat koperasi :
- 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.
- Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto.
Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants” - 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.
- 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya
- 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.
- 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin
- 1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta
- 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi
Chandrawija's Blog 